Buruh Temui Prabowo Bahas Perusuh dan RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para pemimpin serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (1/9/2025). Dalam diskusi tersebut, mereka membahas sejumlah isu penting, termasuk aksi demonstrasi terbaru dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sedang hangat diperbincangkan.

Sejumlah pimpinan serikat pekerja yang terlibat dalam pertemuan ini antara lain, Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Andi Gani Nena Wea yang mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan beberapa lainnya. Dalam pernyataannya, Andi Gani menegaskan dukungan mereka terhadap demonstrasi damai, sambil menolak tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Prabowo menanggapi dengan tegas masalah yang diangkat oleh para pemimpin buruh, termasuk pentingnya merumuskan undang-undang yang memberi efek jera kepada para pelaku korupsi. Salah satu janji yang diutarakan adalah untuk segera membahas RUU Ketenagakerjaan, yang dinilai penting bagi kesejahteraan buruh Indonesia.

Pentingnya Diskusi Terbuka Antara Pemerintah dan Buruh

Pertemuan ini menunjukkan adanya keinginan dari kedua pihak untuk menjalin komunikasi yang konstruktif. Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi merupakan cara vital bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Ruang untuk berpendapat harus tetap ada agar suara mereka tidak tereduksi oleh kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, para buruh juga mendesak perhatian khusus terhadap gaya hidup mewah anggota DPR yang mungkin menyinggung masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh praktik outsourcing yang merajalela, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang menunjukkan bahwa dialog terbuka di antara berbagai elemen pemerintahan memang diperlukan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Semua pihak sepakat bahwa penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Progres Pembahasan RUU Perampasan Aset dan Ketenagakerjaan

Said Iqbal mengungkapkan urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan sebagai langkah mendesak. Dalam pandangannya, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan setelah terjebak dalam proses legislasi selama puluhan tahun. Prabowo merespons dengan mengajak seluruh anggota DPR untuk bersinergi dalam pembahasan ini.

Ia menegaskan bahwa presiden tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan ini tanpa dukungan dari DPR dan partai politik. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan berkeadilan bagi buruh.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya menyalurkan aspirasi buruh dalam bentuk kebijakan yang konkret. Dengan adanya dukungan dari serikat pekerja, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hal ini menjadi sangat mungkin apabila semua pemangku kepentingan memiliki niat dan kepentingan untuk menciptakan perubahan yang positif.

Usulan Reformasi Pajak dan Perubahan Sistem Pemilu

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal juga mengajukan serangkaian usulan reformasi, termasuk peninjauan ulang sistem pemilu dan penghapusan tarif potongan untuk layanan ojek online. Ia menganggap bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan situasi yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan buruh.

Lebih dari itu, Ia juga merekomendasikan beberapa perubahan dalam kebijakan pajak, seperti penghapusan pajak untuk tunjangan hari raya, pesangon, dan jaminan hari tua. Usulan ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada buruh, serta meningkatkan kualitas hidup mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang berlangsung.

Menarik untuk dicatat, Iqbal juga meminta agar batas penghasilan tidak kena pajak dinaikkan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Hal ini diharapkan akan meringankan beban bagi pekerja dengan pendapatan rendah. Namun, ia menyadari bahwa setiap usulan memiliki proses dan waktu yang berbeda dalam implementasinya.

Visi dan misi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan berkeadilan sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah dan buruh. Oleh karena itu, semangat ini harus dijaga agar semua pihak merasa terlibat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.