Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberlakukan kebijakan baru yang akan memengaruhi biaya masuk bagi wisatawan dan pelaku bisnis dari berbagai negara mulai Januari 2026. Langkah ini, yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS, mencakup pembayaran “uang jaminan” yang bisa mencapai 15 ribu dolar AS, atau sekitar Rp 252 juta, untuk mengajukan visa ke negara tersebut.
Kebijakan ini ditujukan bagi pemegang paspor dari 38 negara yang kini terkena dampak. Penambahan 25 negara ke dalam daftar tersebut baru saja dilakukan, sebagai bagian dari usaha untuk mengatasi tingginya pelanggaran masa berlaku visa yang terjadi selama ini.
Melalui ketentuan ini, pemerintah berharap dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan visa yang ada. Dengan angka jaminan yang tergolong tinggi ini, diharapkan tercipta efek jera yang membuat pelanggar berpikir dua kali sebelum mengambil risiko.
Data yang dirilis oleh Organisasi Buruh Internasional menunjukkan bahwa 29 dari 38 negara yang terpengaruh memiliki pendapatan bulanan rata-rata sebesar 675 dolar AS, setara dengan sekitar Rp 11 juta. Ini menunjukkan bahwa besaran uang jaminan tersebut jauh melampaui pendapatan rata-rata masyarakat di negara-negara tersebut, membuat kebijakan ini cukup kontroversial.
Rincian dan Pembayaran Uang Jaminan Visa yang Baru Diberlakukan
Pembayaran uang jaminan ini akan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan visa ke AS. Berlaku bagi negara-negara yang baru ditambahkan, syarat ini mulai diterapkan pada 21 Januari 2026. Meskipun memenuhi kewajiban ini, pemohon visa tetap tidak dijamin untuk menerima visa mereka.
Petugas konsuler akan berperan dalam menentukan besaran uang jaminan saat proses wawancara berlangsung. Dalam beberapa kasus, jaminan bisa berkisar antara 5.000 hingga 15.000 dolar AS, tergantung pada negara asal pemohon dan situasi individual mereka.
Sangat penting bagi para pemohon untuk memahami bahwa uang jaminan ini akan dikembalikan jika permohonan visa mereka ditolak atau jika mereka memenuhi semua persyaratan visa. Namun, prosesnya bisa menjadi rumit, dan tidak adanya jaminan visa hanya menambah kepanjangan proses pengajuan.
Implikasi Ekonomi dan Sosial Kebijakan Visa yang Baru
Kenaikan biaya masuk ini memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi perekonomian negara-negara yang terkena dampak. Banyak di antara mereka yang memiliki pendapatan rendah, sehingga beban tambahan dari biaya jaminan ini bisa menjadi halangan besar bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke AS.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pemohon visa, tetapi juga oleh sektor bisnis yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Negara-negara dengan ketergantungan yang tinggi pada pariwisata bakal merasakan penurunan jumlah kunjungan, yang pada gilirannya bisa memengaruhi pendapatan nasional mereka.
Risiko meningkatnya pelanggaran visa juga dapat terjadi, jika orang-orang merasa terpaksa untuk mencoba memasuki AS secara ilegal. Kebijakan ini seharusnya membuat proses lebih ketat, namun di sisi lain, bisa jadi menciptakan lebih banyak masalah baru terkait imigrasi dan pelanggaran hukum.
Respons dan Kritik Terhadap Kebijakan Baru AS
Sejak pengumuman kebijakan ini, banyak pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia, mengungkapkan keprihatinan. Mereka berpendapat bahwa penetapan uang jaminan sebesar ini tidak adil dan hanya akan menambah kendala bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan atau kesempatan di AS.
Dalam pandangan mereka, kebijakan ini bisa menghalangi sejumlah individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi positif di AS, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan pembatasan yang semakin ketat, makin banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan visa, bahkan yang terlalu lemah untuk membayar uang jaminan tersebut.
Pemerintah AS mungkin ingin mengatasi masalah pelanggaran visa, namun metode yang dipilih melalui kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Banyak yang percaya bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kemanusiaan mungkin lebih efektif dalam menjaga integritas sistem imigrasi mereka.
